Buntok Newsbin.Com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Barito Selatan akan melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera mencarikan solusi terkait perehaban bangunan pelabuhan di Kelurahan Pendang, Kecamatan Dusun Utara yang ambruk pada Sabtu (9/4) kemaren. Newsbin, pada Senin, 11/04/2022.
Diungkapkan oleh Kepala Dishub Barsel, Ir. Daud Danda, memang sudah tidak layak dan berumur tua adalah penyebab utama ambruknya Pelabuhan yang terakhir kali direhab pada tahun 2014 lalu, “Pada hari Sabtu sekitar jam 7.30 malam ada hujan, dan angin sehingga (ponton) bisa dapat roboh. Kenapa roboh? Karena pembangunannya selama ini belum pernah direhab sama sekali,” Ungkapnya.
Daud juga jelaskan lebih lanjut, sebenarnya Pemerintah Kabupaten melalui Dishub semenjak beberapa tahun lalu, sudah berulang kali mengusulkan perehaban bangunan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Kalteng, dikarenakan semua Pelabuhan yang ada di Barsel merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, “Sebenarnya kalau pelabuhan itu tanggung jawab semua dari pusat, dalam hal ini provinsi. Dan (sejak) beberapa tahun yang lalu saya sudah usulkan terus permasalahan ini,” Ucapnya.
Dishub akan segera mengkomunikasikan permasalahan mengenai semua UPTD Pelabuhan yang ada di Barsel kepada Pemerintah Provinsi di Palangka Raya besok, Selasa (12/04), “Dan besok saya akan ke Palangka Raya (untuk) membicarakan permasalahan ini, termasuk semua UPTD yang ada di Barito Selatan. Karena janji dari pak Dedi dan Pak Muang, pada tahun 2023 semua (Pelabuhan di Barsel) akan direhab,” Jelas Daud.
Akan tetapi, dia juga menyesalkan, karena sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten belum bisa menyediakan Data Detail (DD) atau study kelayakan Pelabuhan yang ada di wilayah tersebut, sehingga menjadi kendala bagi pihak Provinsi untuk memberikan bantuan pembangunan aset baru bagi Pelabuhan yang ada di Barsel, “Kalau kita ada study kelayakannya, minimal kita dapat bantuan (pembangunan baru), tapi itu kan selama ini kita tidak ada (data). Itulah saya bilang mindset kita ini, tidak jalan selama ini, kenapa tidak kita siapkan data awal kita, sehingga mudah bagi kita untuk memperoleh bantuan dari Pusat,” Tambah dengan rasa sesal Daud.
Oleh sebab itu, terang Daud lagi, kedepannya Dishub Barsel akan mengusulkan pelaksanaan study kelayakan Pelabuhan kepada DPRD Barsel. Terakhir, Daud juga mengungkapkan bahwa sejak beberapa tahun belakangan ini, Dishub sudah berupaya mengusulkan kepada Pemprov, dan Pemerintah Pusat agar semua Pelabuhan yang ada di daerah tersebut, bisa dihibahkan kepemilikannya kepada Pemkab, namun hingga saat ini belum ada kejelasan.
“Suratnya (usulan) sudah di Dirjen (Kemenhub) sekarang, mungkin saya yang salah, karena seyogyanya saya pisahkan supaya cepat, hanya Dirjen yang tanda tangan. Karena kalau (nilai aset) Rp.10 miliar ke bawah hanya Dirjen yang tanda tangan, kalau Rp.10 miliar ke atas harus Presiden RI. Saya tanyakan di pak Muang waktu di Palangka Raya, dia bilang sudah di sana (Dirjen). Tapi saya bilang disana sampai dimana pak? Jangan disana terus. Harapan saya supaya di tahun 2023 ini (dihibahkan). Supaya segera saya laporkan kepada eksekutif maupun legislatif, supaya aset ini dihibahkan kepada kita, dan dianggarkan di APBD kita sendiri,” Harapnya menutup penjelasan nya.
Herman S.
