Mafia Sonokeling Abaikan Intruksi Gubernur No:25 Tahun 2021 Tentang Moratorium Penebangan,Peredaran Sonokeling Di Provinsi Lampung

0
44
Iklan

Lampung Selatan Newsbin.Com – Sejak tanggal 01 Desember 2021 telah di terbitkan intruksi gubernur No:25 Tahun 2021 tentang moratorium penebangan dan peredaran kayu sonokeling di provinsi lampung. Newsbin, Pada Minggu, (11-09-2022).

Diketahui Sukani warga masyarakat Desa Sido Asri Kecamatan Candi Puro Kabupaten Lampung Selatan,

meskipun tidak mengantongi ijin dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) diduga dengan mengabaikan intruksi gubernur,Sukani masih berani menebang,mengangkut,memperjual belikan kayu Sonokeling yang di dapatnya dari berbagai daerah seperti Lampung Timur,Lampung Tengah dan Kabupaten lainya.

Pada hal Sejak di terbitkanya Intruksi gubernur,jangankan yang tidak mengantongi ijin dari BKSDA,yang sebelumnya sudah mendapatkan ijin dari BKSDA saja,dengan adanya Intruksi gubernur mereka menghentikan kegiatan yang berkaitan dengan kayu sonokeling,karena Intruksi ini di sampaikan kepada Bupati dan walikota seprovinsi Lampung berikut dengan Dinas terkait.

Sukani saat di konfirmasi terkait sudahkah memilik ijin dari BKSDA menerangkan” ya bang saya sudah lengkap masalah ijinya dan Surat Keterangan Asal Usul kayu yang keluarkan oleh Desa masing masing paparnya.

di singgung terkait ijin pengangkutan kayu baik surat jalan dari Dinas kehutanan,tidak bisa memberi keterangan”ya memang kenyataannya begitu kalau toh itu perlu akan saya buat mas dalihnya,(08/09/2022).

Menurut Sukardi S.H melalui telfon selulernya Sekjen LSM Pembinaan Rakyat Lampung(PRL)berpendapat jika benar benar kegiatan penebangan dan pengangkutan serta peredaran kayu sonokeling yang tidak mengantongi ijin dari Dinas terkait, berpendapat bahwa diduga Kuat kegiatan itu melawan hukum(ilegal).

“Ya menurut saya kalau kegiatan penebangan, pengangkutan,serta peredaran kayu sonokeling tidak memiliki ijin dari Dinas terkait,artinya kegiatan diduga kuat melawan hukum, demi kepentingan dan keuntungan pribadi itu jelas merugikan Negara.

Lanjutnya apalagi di perjelas dan di pertegas dengan terbitnya intruksi Gubernur No:25 Tahun 2021 itu,karena dalam kurun waktu satu tahun ini Dinaspun di larang menerbitkan ijin apapun,berarti kalau pemilik kayu itu bisa menunjukan surat ijin yang berkaitan dengan Sonokeling,surat ijin itupun sudah melanggar Intruksi Gubernur, tegasnya (11/09/2022).

Sampai berita ini di terbitkan Mapolsek Candi Puro belum bisa di konfirmasi terkait adanya kegiatan Penebangan,pengangkutan serta peredaran sonokeling yang patut diduga ilegal yang berda diwilayah hukum Mapolsek Candi Puro.

Julio

Iklan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini