Buntok Newsbin.Com – Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Barito Selatan, Kalimantan Tengah pada tahun anggaran 2022 ini disusun dengan pendekatan kinerja yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat secara optimal. Newsbin, pada Senin, 12/09/2022.
“Penyusunan tersebut dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan, penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat,” Kata Lisda Arriyana sebagai appenjabat Bupati Barito Selatan, saat menyampaikan Pidato Pengantar APBD-P.
Untuk Program kegiatan pada Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2022 ini tetap diarahkan pada skala Prioritas Pembangunan.
“Skala Prioritas tersebut dititik beratkan pada Sektor Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan, Pemulihan Ekonomi, Dukungan terhadap pencegahan, Penanganan Dampak Inflasi, dan Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang mulai melandai saat ini,” Ungkapnya.
Adapun postur anggaran berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) ini meliputi Pendapatan Daerah, dan Belanja Daerah. Kemudian Pembiayaan Daerah, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan.
Sementara Ketua DPRD Barito Selatan, HM Farid Yusran menyampaikan raperda APBD 2022 ini kelanjutan dari hasil pembahasan KUA-PPAS beberapa hari lalu, “Untuk pendapatan pada APBD-P 2022 ini mengalami penambahan sebesar kurang lebih Rp.60 miliar,” Jelasnya Farid Yusran.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu juga menerangkan, dana sebesar kurang lebih Rp.60 miliar tersebut berasal dari dana bagi hasil pusat, dan bagi hasil dari provinsi, “Pada intinya kegiatan pada 2022 ini lebih difokuskan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi dampak inflasi akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM),” Pungkas Farid Yusran.
Acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Selatan dengan agenda penyampaian pidato pengantar Penjabat Bupati atas RAPERDA APBD-P 2022 itu dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan sejumlah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) setempat.
Herman S.
