Serang Banten Newsbin.Com – Menyikapi situasi dan kondisi yang terjadi di UPT Samsat Kota Serang, terutama dengan terjadinya pengerusakan ruang kantor yang dilakukan oleh salah seorang oknum Pejabat Eselon 4 di kantor Bappeda Banten inisial AM.Newsbin, Selasa ,26/03/2024.
Dan ternyata hingga saat ini tidak muncul ke permukaan, malah yang muncul isu yang lain. “Ada apa dengan Bapenda Banten nie, sepertinya sudah terjadi iklim yang tidak kondusif pada ruang keja di area Bapenda Banten hingga kantor UPT nya,:ungkap Kamaludin, Ketua DPW Solmet Banten yang sekaligus Sekjen DPN Solmet kepada sejumlah media.
Dikatakan oleh Kamaludin, padahal kejadian pengerusakan ini sudah terjadi sejak tanggal 4 Maret 2024 yang lalu, namun beberapa hari terakhir, malah yang timbul berita tentang adanya pungli di kantor UPT tersebut, tentunya ini menimbulkan pertanyaan bagi kalangan aktivis di Banten. “Saya menduga ada sesuatu yang tidak beres pada ruang lingkup Bapenda termasuk di UPT nya, ini harus kami telusuri dan perdalam serta menindaklanjuti kondisi ini agar menjadi terang benderang,”tegas Kamaludin.
Untuk itu, lanjut Kamaludin disarankan agar Pak Pj Gubernur Banten, Al Mukatabar tidak menerima dan memutuskan sesuatu hanya pada berita sepihak, harus didalami secara utuh dan minta keterangan secara utuh ke berbagai pihak, baik internal maupun eksternal dengan dibarengi dengan bukti-bukti.
Menurut Kamaludin, jangan Tindakan Pak Pj Gubernur Banten menjadi Tindakan yang salah dan dzolim karena mendapat info sepihak dan menyesatkan.
Lanjut Kamaludin, setelah menyimak apa yang terjadi. Dirinya mempertanyakan adanya Tindakan pengerusakan yang dilakukan oleh oknum pejabat eselon 4 di kantor UPT Samsat Kota Serang, Plt Kepala Bapenda, Deni Hermawan menjawab dengan singkap via WA,”secara internal sudah diambil Tindakan disiplin sesuai kewenangan, selanjutnya disampaikan ke BKD”Ucap Plt.
Kata Kamaludin,Melihat apa yang disampaikan oleh Plt Kepala Bapenda, ini terlihat tidak sinkron dengan situasi yang terjadi kebelakang, karena yang muncul adalah adanya pungli ? bukankah ini akan menarik garis issue untuk menutup kasus pengerusakan karena menurut beberapa narasumber, seringkali yang bersangkutan (pelaku) sesumbar katanya dirinya dekat dengan Pj Gubernur Banten dan Plt Kepala Bapenda.
Kalau mau ungkap situasi dan kondisi yang lebih obyektif berdasarkan banyak sumber, lanjut Kamaludin adalah adanya dugaan pemotongan dana insentif bagi eselon 3 dan 4 di lingkungan Bapenda Banten. “Harusnya pihak APH, terutama Kejati Banten untuk turun melakukan penyelidikan dan penyidikan pada kondisi ini, modusnya adalah dengan menggunakan kepanjangan tangan melalui pengepulnya seorang pegawai non ASN dan ASN,”ungkap Kamaludin seraya menegaskan meminta kepada Pj Gubernur Banten untuk segera memeriksa Plt Kepala Bapenda dan mencopotnya dari jabatannya.
Kalau persoalan ini tidak dituntaskan, ungkap Kamaludin, dirinya akan melakukan aksi dengan tindakan pelaporan dan turun langsung, agar publik semakin tahu, dan ini tentunya akan mengganggu kredibilitas dan integritas seorang Pj Gubernur Banten, yang kami anggap gagal menempatkan seorang pejabat yang notabene pembantunya.
Pada kesempatan ini juga Kamaludin membandingkan pada situasi bagaimana KPK Tangkap Tangan ASN di Sidoarjo terkait adanya pemotongan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah, “masa di Banten harus terjadi seperti kayak di Sidoarjo, dan ini bisa saja selama situasi dan kondisi tidak berubah dan masih seperti ini saja.”ujar Kamal mengingatkan.
Red: Shandy pale.
