Kotabaru Newsbin.Com – Sebagai bentuk tanggungjawab wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotabaru pada Senin (01/04) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Aliansi Kawal Kompensasi Tambang Pulau Laut (AK2TPL) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Newsbin pada Kamis 03/04/2024.
Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat Gedung DPRD lantai 2 itu dalam rangka menindaklanjuti aspirasi pihak Aliansi yang disampaikan saat unjuk rasa pada bebera pekan lalu di halaman Gedung DPRD terkait dengan dana kompensasi tambang batubara.
RDP dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis didampingi perwakilan Forkopimda, Staf Ahli Bupati serta dihadiri oleh anggota Dewan, AK2TPL, Dinas Kesehatan, Perwakilan Sebuku Coal Group (SCG) dan undangan lainnya.
Koordinator AK2TPL, Rahmat Iswanto mengapresiasi atas terealisasinya beberapa pembangunan fasilitas umum menggunakan dana kompensasi dari kegiatan tambang SCG.
“Sebelumnya kami mengapresiasi pihak SCG yang sudah berkomitmen menyalurkan dana kompensasi dan pihak lain yang mendorong sehingga ini sebagian sudah terealisasi dan bisa dinikmati masyarakat,” ujar Rahmat.
Terlepas dari itu, lanjut Rahmat ada beberapa item dalam MoU sampai saat ini yang tidak tersentuh bisa dikatakan 0 (nol) rupiah, padahal itu item utama, yang menyangkut hajat hidup orang bayak di Kotabaru, yaitu terkait dengan pembangunan Rumah sakit yang sampai saat ini menurutnya tidak ada kejelasan.
Tahun 2022 lalu pihaknya telah beraudiensi dengan Dinas PUPR selaku ujung tombak dalam perencanaan proyek dana kompensasi. Saat itu ijanjikan di akhir tahun 2023 pembangunan rumah sakit akan dimasukan dalam realisasi lanjutan..
“Sampai saat ini belum ada kejelasan terkait pembangunan Rumah sakit”, lanjutnya.
Senada Dengan anggota tim AK2TPL lainnya, Wahyu Setiadi, yang juga menyampaikan keluhan terhadap kinerja tim percepatan dana kompensasi, yang menggarap proyek-proyek kecil dan tidak prioritas yang bisa dikerjakan oleh dana APBD, namun di kerjakan dengan dana kompensasi.
“Selesaikan dulu pembangunan Rumah Sakit menggunakan dana kompensasi, setelah itu silahkan kerjakan proyek-proyek lainnya,” tegas Wahyu.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati, Zainal Arifin, mengatakan kepada awak media bahwa pemerintah optimis untuk mulai mengerjakan pembangunan Rumah Sakit Stagen mulai tahun 2024 ini.
“Yang pertama dikerjakan pemerintah adalah mereview master plan, kemudian disusun Detail Engineering Design (DED),
dan menghitung berapa pembiayaannya, setelah itu baru kami sampiakan kepada pihak SCG”, ujar Zainal singkatnya.
Rzq.
