NEWSBIN.COM Jakarta – Ketua Pelaksana Harian Dewan Pimpinan Pusat Forum Pimpinan Redaksi Nasional (DPP FPRN) Polman Manalu, Mengecam Keras pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto, yang dinilai Mencemarkan Nama Baik Wartawan serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Newsbin, pada Sabtu, 01 Februari 2025.
Pernyataan kontroversial tersebut disampaikan oleh Yandri Susanto dalam sebuah rapat yang terekam video, dan beredar luas di Media Sosial serta Media televisi. Dalam video tersebut, Yandri Susanto menyebut Wartawan, dan LSM sebagai “Bodrex” yang mengganggu Kepala Desa, dengan klaim bahwa mereka meminta sejumlah uang dalam setiap kunjungan ke Desa-Desa.
Menteri Yandri bahkan menilai tindakan tersebut sudah “Mengganggu kerja para Kepala Desa” dan meminta Aparat Kepolisan serta Kejaksaan untuk menertibkan, dan menindak tegas Wartawan serta LSM.
Polman Manalu menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak hanya salah kaprah, namun juga berpotensi menambah ketegangan antara Lembaga Pemerintah dengan masyarakat Sipil.
“Sebagai seorang Menteri, seharusnya Yandri Susanto memberikan contoh yang baik dalam berucap, bukan malah menambah konflik yang merugikan banyak Pihak. Seorang Menteri harusnya menjadi panutan, memberikan arahan yang bijak, dan mendorong transparansi dalam pengelolaan Dana Desa,” Ujar Polman dengan nada tegas. Minggu, (02/03).
Lebih lanjut, Polman menilai bahwa ucapan Yandri Susanto merupakan blunder kedua kalinya setelah sebelumnya, saat baru dilantik sebagai Menteri, Ia membuat kegaduhan dengan menggunakan Surat berkop Kementerian Desa untuk kepentingan Pribadi.
Tidak hanya soal dana desa, pernyataan ini juga menunjukkan rendahnya Profesionalisme seorang Pejabat Publik.
“Menteri seharusnya memfokuskan perhatian pada kemajuan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat, bukan malah membuat perpecahan dengan menyudutkan Wartawan, dan LSM yang seharusnya berperan sebagai Pengawas serta Mitra Pemerintah,” Tegas Polman.
Menurut Polman, pernyataan seperti ini bisa berdampak besar bagi integritas kementerian serta menciptakan kegaduhan di kalangan masyarakat.
“Menteri yang tidak paham Etika berkomunikasi hanya akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. Kami mendesak agar Yandri Susanto segera memberikan klarifikasi, dan meminta maaf atas pernyataannya yang menyesatkan ini,” Tambahnya.
Polman juga mengingatkan bahwa kerja sama antara Media, LSM, dan Pemerintah adalah kunci penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan pembangunan yang berkelanjutan.
Sebagai Wakil dari Dunia Media, Polman berharap agar para Pejabat Publik lebih berhati-hati dalam berbicara agar tidak menimbulkan ketegangan yang merugikan banyak Pihak.
Ucapan Menteri Yandri Susanto bisa mengarah pada pelabelan Negatif terhadap Wartawan, dan LSM secara umum, yang tentu saja merugikan Profesi mereka yang selama ini bekerja dengan Penuh Integritas.
Jika tidak segera ada langkah klarifikasi, dan Penarikan Pernyataan, Pernyataan ini berpotensi menciptakan atmosfer ketidakpercayaan yang lebih besar, tidak hanya antara Pemerintah, dan masyarakat, tetapi juga antara Pemerintah dengan Media yang memiliki Peran Strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat serta objektif.
Ketegasan dari pihak kementerian untuk segera memberikan klarifikasi juga penting untuk menjaga hubungan yang sehat antara pemerintah, media, dan LSM dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
Red Newsbin.
