Luar Biasa..!!! Kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Menerbitkan Surat Edaran (SE) Keringanan Bebas Tentang UU IT Silahkan Disimak..!!!

0
328

Jakarta Newsbin.Com – Terkait penerapan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),
Surat Edaran nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif itu ditanda tangani langsung oleh Kapolri Listyo Sigit pada 19 Februari 2021. Newsbin, pada Selasa, 23/02/2021.

“Surat Edaran ini disampaikan untuk diikuti, dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri,” Kata Sigit dikutip dalam SE tersebut. Senin, (22/02).

Ada 11 poin dalam SE tersebut. Pada poin I, disebutkan bahwa tersangka pelanggaran UU ITE tidak akan ditahan bila dia sudah meminta maaf kepada korban. Sekalipun korban masih tetap ingin menyelesaikan perkaranya ke pengadilan.

Selain itu, dalam poin I juga disebutkan bahwa tersangka akan diberikan ruang mediasi, sebelum berkas diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Bunyi dari Poin I adalah Sebagai berikut, “Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar, dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan, dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali,”

Seperti yang kita diketahui, sebelumnya Sigit pernah mengungkapkan bahwa dia akan mengedepankan mediasi daripada pemberian sanksi atau menahan para pelaku pelanggaran UU ITE.

Ini adalah pembuktian nya terhadap bahasan yang pernah dontarkan oleh Beliau, dan Poin lain dalam SE ini juga menginstruksikan Polri untuk mengedepankan restorative justice, terkecuali perkara yang berpotensi memecah belah Bangsa, atau mengandung unsur SARA, radikalisme, dan separatisme.

Di Poin H berbunyi, “Terhadap para pihak, dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme,”

Sebagai informasi, Surat Edaran ini dikeluarkan sebagai upaya Polri menegakkan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Sehingga, Polri juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan berjenjang, agar terciptanya situasi yang kondusif.

Nurden – Red Newsbin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here